JAWA BARAT — Kebutuhan keterampilan tenaga kerja Indonesia berubah cepat seiring penetrasi kecerdasan buatan, teknologi informasi, dan ekonomi hijau. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai program pelatihan dan pengembangan kompetensi harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri yang bergerak lebih cepat dari kurikulum. Kemnaker tengah merampungkan sistem informasi pasar kerja terpadu untuk memetakan kesenjangan itu.
Yassierli menyampaikan hal itu di Jakarta, Sabtu (17/10/2026), dengan menekankan bahwa pembangunan ketenagakerjaan tidak boleh berhenti pada penyelesaian persoalan hubungan industrial. Fokusnya, kata dia, harus bergeser ke peningkatan produktivitas.
Perubahan lanskap teknologi membuat kualifikasi akademis bukan lagi penentu tunggal kesesuaian tenaga kerja dengan industri. Keterampilan praktis yang dimiliki pekerja dinilai sama menentukan.
"Pembangunan ketenagakerjaan harus mampu menjawab tantangan riil di lapangan melalui perluasan ruang lingkup kerja sama, yang tidak sekadar menyelesaikan masalah hubungan industrial, melainkan berfokus pada peningkatan produktivitas," ujar Yassierli.
Kementerian Ketenagakerjaan sedang menyelesaikan pembangunan sistem informasi pasar kerja terpadu. Sistem itu akan memetakan ketersediaan tenaga kerja di satu sisi dan kebutuhan industri di sisi lain.
Hasil pemetaan menjadi dasar penyusunan kebijakan pelatihan serta pengembangan kompetensi. Tujuannya agar program yang digelar pemerintah tidak salah sasaran.
Pembangunan sistem mencakup tiga komponen utama:
Yassierli menuturkan sistem tersebut membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja sekaligus menentukan keterampilan yang perlu dikembangkan lebih dulu.
Di sisi perusahaan, Menaker mendorong pemenuhan kompetensi baru lewat pembelajaran bersama dan berbagi pengetahuan. Pendekatan itu dinilai lebih efisien ketimbang setiap perusahaan membangun platform pembelajaran sendiri.
Biaya membangun platform mandiri tidak kecil, terutama bagi perusahaan menengah. Dengan berbagi sumber daya dan pengalaman, perusahaan bisa memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada.
"Isu keterampilan masa depan merupakan tantangan bersama lintas sektor. Alih-alih setiap perusahaan merintis platform mandiri berbiaya besar, mari satukan potensi dan pengetahuan yang ada ke dalam wadah pembelajaran kolektif," ujar Yassierli.
Pemerintah membuka ruang kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK). Kolaborasi itu mempertemukan dukungan pemerintah dengan pengalaman praktisi di lapangan.
"Pemerintah siap memfasilitasi infrastruktur serta regulasi pendukung agar kompetensi generasi muda dapat berkembang secara optimal," ujarnya.
Bagi pelaku usaha, arah kebijakan ini memberi sinyal bahwa kebutuhan kompetensi akan dipetakan lebih sistematis lewat KBJI dan daftar okupasi kritis. Perusahaan yang bergerak di sektor padat teknologi dan energi hijau berpeluang lebih cepat mendapat pasokan tenaga kerja terampil jika program pelatihan mengikuti peta tersebut.
Bagi pencari kerja, kualifikasi formal tetap penting, tetapi portofolio keterampilan dan sertifikasi kompetensi akan semakin menentukan. Integrasi SIAPKerja dengan data BPS juga berpotensi memperkecil ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dan lowongan yang tersedia.
Yang belum jelas, berapa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan sistem maupun besaran insentif bagi perusahaan yang ikut wadah pembelajaran kolektif. Kemnaker belum merinci tenggat peluncuran sistem informasi pasar kerja terpadu tersebut.