JAWA BARAT — Guru Besar Universitas Pertamina Iman Kartolaksono Reksowardojo menilai pengembangan otomotif nasional sebaiknya memakai pendekatan multipathway, bukan mengejar 100 persen kendaraan listrik seperti China atau Eropa. Alasannya, Indonesia punya kekayaan bahan bakar nabati yang tidak dimiliki negara sub-tropis. Pandangan itu disampaikan dalam Evolution Forum bertema "Powering Indonesia Future: Green Cars, Blue Skies".
Dalam forum yang digelar Rabu (30/9), Iman memaparkan bahwa strategi transisi energi otomotif di Indonesia perlu disesuaikan dengan karakteristik geografis dan sumber daya alam dalam negeri. Menurutnya, pendekatan yang meniru mentah-mentah kebijakan negara lain berisiko mengabaikan keunggulan kompetitif yang sudah dimiliki Indonesia.
Iman menyoroti bahwa negara-negara yang mendorong kendaraan listrik secara agresif umumnya berada di kawasan sub-tropis. Kondisi itu berbeda jauh dengan Indonesia yang memiliki kekayaan alam melimpah untuk bahan bakar nabati cair.
"China, Amerika, Jepang, Eropa itu kan di sub-tropis. Mereka tidak punya kekayaan alam untuk bahan bakar nabati cair ya sehebat Indonesia yang kita sudah buktikan bahwa nomor satu. Jadi kita harus multipathway itu pesan saya," ujar Iman di Evolution Forum, Powering Indonesia Future: Green Cars, Blue Skies, Rabu (30/9).
Alih-alih bertumpu pada satu jenis sumber energi, Iman menilai Indonesia lebih realistis mengembangkan beberapa teknologi sekaligus. Ia menyebut empat jalur yang bisa berjalan berdampingan:
"Nah, jadi arahnya bukan 100 persen EV gitu. Tidak, tapi multipathway, istilahnya, bahasa kerennya gitu-gitu ya. Masih ada yang pakai ICE, ada yang ICE yang efisien. Kemudian ICE itu internal combustion engine. Kemudian ada hybrid, ada EV, dan ada biofuel atau itu kombinasi itu begitu. Jadi kita tidak harus berkiblat ke China atau ke Eropa karena kalau kita lihat Indonesia tuh punya posisi yang unik gitu ya," katanya.
Selain soal pilihan teknologi, Iman menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di industri otomotif nasional. Ia menilai target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak cukup dikejar hanya untuk memenuhi syarat administratif.
"Nah kita juga harus mengembangkan itu bukan cuma untuk istilah sekarang TKDN gitu untuk dijual tapi sumber daya manusianya kita harus bisa menangani itu sendiri begitu ya," lanjutnya.
Menurutnya, kemampuan SDM lokal untuk menangani teknologi secara mandiri menjadi fondasi agar industri tidak sekadar menjadi perakit komponen impor.
Iman membagikan pengalaman lebih dari dua dekade di pengembangan bahan bakar nabati. Ia menilai hambatan terbesar penerapan biofuel di negara berkembang bukan terletak pada aspek teknis, melainkan dinamika sosial, ekonomi, dan politik.
"Teknis sebetulnya saya pengalaman saya 20 tahun itu ya bisalah pasti kan banyak orang pintar ya. Tapi yang susah tadi sosial, politik, ekonomi gitu ya. Jadi dan pengalaman saya 20 tahun lebih itu supaya bisa jalan itu mandatorinya itu ya kebijakan," tutupnya.
Keberhasilan Indonesia dalam implementasi biodiesel disebutnya terjadi karena adanya regulasi yang kuat, dukungan pendanaan, serta peran aktif pelaku usaha. Pola serupa diharapkan bisa diterapkan pada strategi transisi energi otomotif nasional agar lebih mandiri dan berkelanjutan.
Pandangan Iman menambah suara dalam perdebatan soal seberapa cepat Indonesia harus beralih ke kendaraan listrik. Pendekatan multipathway yang ia usulkan memberi ruang bagi pengembangan bioetanol, biodiesel, dan kendaraan hibrida sebagai jembatan menuju target emisi yang lebih rendah.
Kepastian regulasi jangka panjang menjadi syarat utama agar investasi di sektor bahan bakar nabati dan teknologi kendaraan tidak goyah setiap kali terjadi pergantian kebijakan.