JAWA BARAT — DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang APBN 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, dengan belanja negara ditetapkan Rp4.106,2 triliun. Pendapatan negara ditargetkan Rp3.435,1 triliun, sementara defisit anggaran dijaga di level 2,4% terhadap produk domestik bruto.
Angka defisit 2,4% PDB itu menjadi penanda penting bagi pelaku pasar. Pemerintah memilih tidak melebarkan defisit meski belanja negara menembus Rp4.106,2 triliun, dan selisih antara belanja dan pendapatan ditutup lewat pembiayaan yang belum dirinci dalam dokumen yang disahkan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan dukungannya terhadap postur anggaran yang baru disahkan. Menurutnya, ruang fiskal yang terbatas bukan masalah selama belanja diarahkan ke kepentingan rakyat.
"APBN 2027 aman dan baik. Di dalamnya kan kita lihat APBN walaupun masih mepet, tapi itu karena banyak digunakan untuk kepentingan rakyat. Jadi kami mendukung sekali strategi APBN dari pemerintah," kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (29/9/2026).
Sahroni menekankan belanja negara dalam APBN 2027 harus memberi dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Ia menilai anggaran perlu digunakan secara optimal untuk mendukung program yang manfaatnya langsung dirasakan.
"Pokoknya setiap anggaran yang telah direncanakan dan akan dibelanjakan ini, semuanya harus terasa di kehidupan masyarakat," ujarnya.
Pernyataan itu menyiratkan tekanan politik agar realisasi belanja tidak tersendat di birokrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, serapan anggaran kementerian dan daerah kerap jadi sorotan karena tidak maksimal hingga akhir tahun.
Target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun menjadi variabel paling menentukan. Jika penerimaan pajak dan bukan pajak meleset, defisit berisiko melebar dari 2,4% PDB yang sudah ditetapkan.
Bagi investor obligasi, angka defisit ini menjadi acuan utama membaca arah imbal hasil Surat Berharga Negara. Pemerintah perlu menerbitkan SBN untuk menutup selisih belanja dan pendapatan, dan besarnya penerbitan bergantung pada seberapa jauh target pendapatan terpenuhi.
Pelaku pasar juga mencermati komposisi belanja. Tanpa rincian alokasi per sektor, sulit menilai seberapa besar anggaran mengalir ke program produktif seperti infrastruktur, pendidikan, atau perlindungan sosial.
Dua hal yang layak dipantau setelah pengesahan ini. Pertama, asumsi makro yang dipakai pemerintah, terutama pertumbuhan ekonomi dan harga minyak, karena itu menentukan realistis atau tidaknya target pendapatan. Kedua, rencana pembiayaan, termasuk porsi utang baru dan penerbitan SBN, yang akan memengaruhi likuiditas pasar keuangan.
DPR menyatakan dukungan penuh terhadap strategi anggaran pemerintah. Namun eksekusinya di lapangan yang akan menentukan apakah belanja Rp4.106,2 triliun benar-benar berdampak ke ekonomi atau hanya terserap habis di belanja rutin.