GARUT — Kepala Dinas Pertanian Garut Ardhy Firdian menyatakan masukan dari petani dalam forum tersebut menjadi bahan penting penyusunan kebijakan ke depan. Menurutnya, sejumlah usulan sedang dalam proses pengerjaan, sementara sebagian lainnya merupakan hal baru yang perlu ditindaklanjuti.
Seminar yang dihadiri perwakilan kelompok tani itu juga menghadirkan perwakilan Kantor ATR/BPN Garut, perwakilan CDK Wilayah V, tokoh Garut Agus Alfaz, serta pemuda petani milenial Hamzah Sucipto. Forum ini menjadi ruang memperkuat sinergi antara petani, pemerintah, dan elemen masyarakat dalam mengawal isu agraria.
Ardhy menegaskan pihaknya mencatat beberapa masukan yang berkaitan dengan masalah regulasi dan pembukaan akses bagi petani. Ia menyebut akses tersebut perlu dibuka seluas-luasnya untuk mendukung kerja petani di lapangan.
"Ada beberapa masukan yang tadi sangat banyak sekali. Beberapa memang saat ini sedang kita garap, tapi ada beberapa yang menjadi hal baru, yang saya kira sangat bagus untuk kita tindaklanjuti, terutama berkaitan dengan masalah regulasi, kemudian juga terkait akses yang memang perlu dibuka seluas-luasnya untuk para petani kita," ucap Ardhy.
Pemkab Garut berkomitmen mengkaji hasil seminar untuk dilaporkan kepada pimpinan daerah. Salah satu aspirasi yang diperjuangkan adalah perluasan akses lahan bagi petani di wilayah tersebut.
"Harapan kita dari pertanian, salah satu yang dibahas adalah akses lahan. Mudah-mudahan apa yang menjadi impian para petani bisa terwujud, terutama untuk petani kita di Kabupaten Garut," lanjutnya.
Dalam forum itu, Ardhy juga menekankan pentingnya regenerasi petani melalui pembinaan kelompok petani muda. Pemerintah memfasilitasi generasi muda melalui program unggulan Wirahebat dan Santrihebat agar siap meneruskan estafet kepemimpinan di sektor pertanian.
Langkah itu dinilai krusial mengingat sektor pertanian membutuhkan penerus yang memahami tantangan di lapangan. Pembinaan dilakukan melalui kelompok petani muda yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Pimpinan Pesantren Ekologi Ath-Thariq, Ummi Nisa Wargadipura, menjelaskan seminar ini merupakan respons atas pengesahan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria oleh DPR RI. Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan memberikan perlindungan bagi petani yang selama ini belum memiliki legalisasi atas lahan garapannya.
"Mudah-mudahan ini niat baik pemerintah, kebijakan yang baik, memberikan perlindungan terhadap petani yang selama ini tidak mempunyai legalisasi terhadap lahan garapannya," katanya.
Ia berharap kegiatan itu menggaungkan kembali perjuangan petani yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari petani, mahasiswa, hingga perempuan. Menurutnya, suara petani perlu terus diperhatikan pemerintah sebagai bagian dari pejuang agraria.
"Harapan diselenggarakan Seminar Publik ini adalah gaung bahwa kami juga berjuang sejak dahulu kala sampai saat ini harus diperhatikan oleh pemerintah sebagai bagian dari pejuang agraria," ungkapnya.
Seminar ini menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Tani Nasional 2026 di Kabupaten Garut. Hasil forum akan menjadi bahan laporan Pemkab Garut kepada pimpinan daerah untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan kebijakan pertanian ke depan.