Pemerintah Kabupaten Majalengka menetapkan revitalisasi 130 sekolah sebagai prioritas pembangunan pendidikan sepanjang 2026. Program yang mencakup jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP itu tidak hanya membenahi ruang kelas, tetapi juga toilet, UKS, dan sarana pendukung lain. Pemkab menyatakan kebutuhan pembiayaan tidak seluruhnya bisa ditanggung APBD sehingga usulan aktif disampaikan ke pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat.
MAJALENGKA — Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Muhamad Umar Ma'ruf menyatakan revitalisasi menyasar 130 sekolah dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama. Pekerjaan mencakup ruang kelas, toilet, unit kesehatan sekolah (UKS), dan sarana pendukung lainnya. Menurut dia, pembenahan diarahkan agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar dan lingkungan sekolah lebih layak bagi siswa maupun guru.
Kondisi sarana yang memadai juga berkaitan langsung dengan keselamatan warga sekolah. Fasilitas tersebut dipakai setiap hari untuk pembelajaran dan aktivitas lain. "Revitalisasi ini mencakup 130 sekolah. Pekerjaannya tidak hanya ruang kelas, tetapi juga toilet, UKS dan sarana pendukung lainnya," kata Umar di Majalengka, Rabu.
Umar menilai revitalisasi memberi dampak langsung terhadap proses pembelajaran. Fasilitas yang lebih layak membuat siswa belajar lebih nyaman dan guru mengajar lebih baik. Seluruh warga sekolah, katanya, dapat beraktivitas dengan aman.
"Anak-anak bisa belajar dengan nyaman, guru bisa mengajar dengan lebih baik, dan seluruh warga sekolah dapat beraktivitas dengan aman," ujarnya.
Bupati Majalengka Eman Suherman menyatakan revitalisasi sekolah menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan sarana pendidikan. Pemerintah daerah memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah. Sebab, tidak seluruh kebutuhan dapat diselesaikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pemkab Majalengka setiap tahun menyampaikan usulan pembangunan dan rehabilitasi sekolah kepada pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tujuannya agar penanganan fasilitas pendidikan berlangsung bertahap. "Kita tidak hanya menunggu, tetapi aktif memperjuangkan kebutuhan sekolah-sekolah kita," kata Eman.
Menurut Eman, usulan disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Dukungan yang diperoleh kemudian diarahkan ke sekolah yang paling memerlukan penanganan. Pemerintah daerah akan terus mengawal program revitalisasi dan mengupayakan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat serta provinsi. Harapannya, pemerataan sarana pendidikan berlangsung lebih cepat.
"Revitalisasi sekolah ini bukan sekadar memperbaiki bangunan. Yang paling penting adalah bagaimana anak-anak kita bisa belajar dengan aman, nyaman, dan lebih bersemangat," ujar Eman.
Program ini menyentuh sekolah di berbagai wilayah Kabupaten Majalengka, dari jenjang PAUD hingga SMP. Perbaikan toilet dan UKS menjadi perhatian tersendiri karena berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan siswa sehari-hari. Bagi orang tua, sarana yang layak mengurangi kekhawatiran saat anak beraktivitas di sekolah.
Pemkab masih menunggu kepastian dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat untuk mempercepat penuntasan seluruh titik revitalisasi. Tahapan pekerjaan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah.